Masyarakat adat hidup dalam bayang-bayang ketakutan selama hampir sepuluh tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka was-was tanah dan hutannya dirampas negara atau perusahaan. Entah untuk infrastruktur, tambang, perkebunan sawit, konsesi lain, atau bahkan hutan tanaman industri.

Penyebabnya, janji reforma agraria yang digadang-gadang Jokowi pada awal pemerintahannya sampai saat ini masih jalan di tempat. Terlihat dari data penetapan hutan dan wilayah adat hingga Agustus 2024 yang belum menunjukkan kemajuan signifikan semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/IX/2012 tentang pemisahan hutan adat dan hutan negara 11 tahun silam.

Baca selengkapnya:

https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20240828/Catatan-Buram-Pengabaian-Hak-Masyarakat-Adat/